Buntut Dugaan Pungli di Polrestabes Medan, Kanit Paminal Lakukan Penyelidikan

MEDAN - Buntut dari viralnya dugaan kasus pungutan liar di Polrestabes Medan, Kanit Paminal, AKP Sahri Sebayang akan melakukan penyelidikan.

Kanit Paminal, AKP Sahri Sebayang saat dikonfirmasi mengatakan, akan melakukan pemanggilan kepada oknum yang bersangkutan. 

Baca juga: Ketua GIAN Sumut Soroti Peredaran Narkoba di Jalan Jermal XV

"Kami lidik dulu, kami panggil dulu. Kita cek dulu kebenarannya. Kita panggil dulu yang bersangkutan, yang bersangkutan akan kami ambil juga keterangannya nanti." Ungkap AKP Sahri Sebayang, Selasa (5/12).

Diketahui sebelumnya, Posma (49) warga Jalan Perhubungan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, melaporkan kasus penggelapan kendaraan ke Polrestabes Medan.

Baca juga: Kapolres AKBP Ronald: Seorang Pria Pengedar Sabu Diamankan dari Nagori Pematang Simalungun

Hal itu dijelaskan dalam STTLP bernomor B/2868/Vlll/YAN 2, 5/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 10:48 Wib.

Awalnya, Posma meminjamkan mobil kepada Ricky Hanafi, mobil itu rencananya digunakan oleh Ricky untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Padang, Sumatera Barat.

Baca juga: Bupati Samosir Serahkan Remisi Umum Kepada 94 Orang Warga Binaan Lapas Kelas III Pangururan

Mobil Toyota Agya warna silver metalik itu dipinjam Ricky pada tanggal 11 Juni 2023. Merasa mobil yang dipinjam Ricky tak kunjung dikembalikan, lantas Rosma membuat laporan ke Polrestabes Medan.

Dalam proses penyelidikan, Personil Polrestabes Medan menemukan mobil yang dilaporkan Posma disekitar Jalan Masjid Taufik.

Baca juga: Tindaklanjut Keluhan Agen Travel, Kadishub Simalungun Surati Polres Tertibkan Pungli di Pantai Bebas Parapat

Herannya, dalam menemukan mobil tersebut, pihak Polrestabes Medan tidak berhasil mengamankan pelaku penggelapan maupun penadahnya.

Singkat cerita, Pelapor atas nama Rosma lantas ingin mencabut laporan nya yang dibuat di Polrestabes Medan.

Baca juga: Selenggarakan Regional Meeting di UMSU, MHH Pusat Soroti Etika Publik dan Politik

Pencabutan laporannya dipersulit oleh oknum Polrestabes Medan dan diduga untuk melancarkan urusan pencabutan berkas perkara diduga harus membayar biaya sebesar 6, 5 juta rupiah.

"Dia bilang 6 juta untuk Kanit, dan untuk penyidik sendiri minta 1 juta, tapi saya tidak punya, saya hanya punya 500 ribu, " ungkap ER, Senin (4/11).

Dijelaskan ER, uang kutipan tersebut guna untuk meminta tanda tangan Kanit Polrestabes Medan. Cabut perkaranya sendiri sudah diajukan pada tanggal 1 Desember 2023.

Dikonfirmasi terpisah, Kanit Resmob Polrestabes Medan, Iptu Virza belum memberikan tanggapannya terkait dugaan permintaan uang sebesar 6, 5 juta rupiah untuk memuluskan pencabutan perkara.